Aliey Faizal

'Isy Kariiman Aw Muth Syahiidan

Nurul Arifin Diminta Jaga Mulut!

Posted by Aliey Faizal pada 16 Juni 2012

Pernyataan politisi Partai Golkar Nurul Arifin, bahwa Perda Syariah diskriminatif terhadap perempuan dinilai sebagai pernyataan yang konyol dan bodoh. Sebab Perda Syariah selama ini khusus dibuat untuk umat Islam dan tidak dipaksakan bagi nonmuslim.

Sekjen Forum Umat Islam meminta Nurul Arifin agar berhati-hati dalam berbicara agar tidak tergelincir ke dalam neraka. “Nurul Arifin itu agamanya apa? kalau dia agama Islam masih mengakui gak, Al-Qur’an dan Sunnah? Kalau dia mengakui Al-Qur’an dan Sunnah harap mulutnya dijaga, jangan sampai terkena hadist nabi akibat sebuah ucapan, seseorang terlempar jauh ke dalam neraka,” kata Ustadz Muhammad Al Khaththath.

Ustadz Khaththath juga menghimbau kepada Nurul agar jangan bermain-main dengan perintah berjilbab, pasalnya perintah berjilbab merupakan perintah langsung Allah Subhanahu wa ta’ala di dalam Al-Qur’an. “Hati-hati menolak Al Qur’an, ingat penduduk Antiokia dengan sebuah seruan saja Allah turunkan azab akibat penentangan mereka terhadap perintah Allah,” ujarnya.

Menurut Ustadz Khaththath, seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir dengan diwajibkannya penggunaan jilbab. Pasalnya, hal tersebut hanya diarahkan kepada umat Islam, bukan kepada agama lain sehingga tidak mendiskriminasi seperti yang dituduhkan. “Kewajiban berjilbab itu kewajiban untuk orang orang Islam saja, bukan untuk orang non muslim, orang non-Muslim hanya diminta untuk berpakaian sopan yang tidak mengumbar aurat sebagai adab yang umum,” tandasnya. Seperti dikutip arrahmah.com, Jakarta, Kamis (7/6).

Hal senada juga dikataka oleh Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab. Habib mengatakan, pernyataan Nurul Arifin konyol dan bodoh “Pernyataan Nurul Arifin dari Golkar bahwa Perda Syariah dikriminatif adalah konyol dan bodoh, karena Perda Syariah itu dibuat khusus untuk umat Islam dan tidak dipaksakan untuk nonmuslim,” kata Ketua Umum DPP FPI Habib Rizieq Syihab, Kamis sore (7/6/2012).

Perda Syariah ini, lanjut Habib Rizieq, sama seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga kini. Dan patut diketahui bahwa kepala-kepala daerah yang memberlakukan Perda Syariah ternyata tidak selalu mereka yang berangkat dari Partai Islam. Di Bulukumba pemberlakuan Perda Syariah justru saat diperintah politisi dari Golkar.

Walikota Tasikmalaya sekarang, Syarif Hidayat, bahkan bakal maju lagi menjadi calon walikota periode mendatang dengan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan wakilnya Cecep sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Mereka diusung oleh parpol PDIP, Gerindra dan Golkar.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Nurul Arifin mengkritik tajam rencana pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan peraturan daerah (Perda) Syariat Islam dan Polisi Syariah. “Apakah kita mendiamkan kasus ini Pak Menteri, Perda Syariah dan Polisi Syariah diberlakukan di TasikMalaya,” ujar Nurul dalam rapat kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2012).

Masih kata Habib Rizieq, menurutnya sikap melarang dan menghalangi pemberlakuan Perda Syariah adalah sikap diskriminatif, inkonstitusional dan bahkan kriminal. “Menurut saya, justru melarang dan menghalangi pemberlakuan Perda Syariah adalah sikap dikriminatif dan inkonstitusional, bahkan kriminal,” kata Habib Rizieq, Kamis sore (7/6/2012).

Berkaitan dengan pemberlakuan Perda Syariah di Tasikmalaya, Habib Rizieq menilai itu sebagai hak mutlak daerah sesuai dengan otonominya. Perda Syariah juga dinilainya tidak bertentangan dengan konstitusi. “Pemberlakuan Perda Syariah di berbagai daerah, termasuk di Tasik, adalah mutlak hak daerah sesuai otonominya. Dan itu tidak bertentangan dengan konstitusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan sekaligus menjamin kebebasan menjalankan ajaran agama”, jelasnya.

Sementara terkait pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang mengatakan bahwa Perda Syariah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Habib Rizieq menilai pernyataan itu perlu dikoreksi. Sebab hukum tertinggi di Indonesia sesuai Pancasila dan UUD 1945 adalah Hukum Tuhan Yang Maha Esa, yakni Hukum Allah SWT. “Justru aturan pemerintah pusat yang bertentangan dengan Hukum Tuhan YME yang harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum tertinggi”, jelasnya.

Mengenai pernyataan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj yang mengatakan bahwa Perda Syariah bermasalah, Habib Rizieq memandang selama ini Said Aqillah yang selalu bermasalah dengan Syariat Islam. “Setahu saya Said Aqil yang selalu bermasalah dengan Syariat Islam,” katanya, kepada Suara Islam.

Sebagaimana diberitakan, Pemkot Tasikmalaya berencana membentuk satuan Polisi Syariah yang bertindak menegakkan Perda Nomor 12 tahun 2009, yang berisi tentang tata nilai kehidupan bermasyarakat dengan berlandaskan ajaran agama Islam serta mewajibkan bagi Muslimah di sana untuk menggunakan Jilbab. [Slm/fpi]

Artikel Terkait :

Silahkan Berkomentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: