Aliey Faizal

'Isy Kariiman Aw Muth Syahiidan

IBADAH HORISONTAL

Posted by Aliey Faizal pada 13 Juni 2012

IV. SYARI’AT ISLAM
Kalian tiada berarti sebelum

menjalankan Taurat dan Injil

IBADAH HORISONTAL

 

Dalam masalah ibadah horizontal yang diajarkan oleh para nabi, khususnya Rasulullah, pembahasan dibatasi pada permasalahan yang dihujat oleh Dr. Robert Morey. Namun demikian ajaran-ajaran sosial lainnya, dapat kita temui dalam bab-bab lain yang menyinggung masalah ini, seperti bahasan tentang al-Qur’an dan al-Hadits.

Hukum Islam dikenal dengan nama Syariah yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia -persoalan-persoalan hukum, moral, ritual bahkan masalah kesehatan. Awalnya, kaum muslim memang bertindak berdasarkan kebiasaan masyarakat Arab, tetapi pembentukan masyarakat politico-religius di Madinah mengharuskan mereka berhadapan dengan persoalan­persoalan baru, secara perlahan Al-Quran menetapkan aturan­aturan tentang hal tersebut. Bagaimanapun juga, peraturan­peraturan ini tidak berhubungan dengan seluruh persoalan yang mungkin timbul. Dan, di masa setelah Rasulullah saw. wafat, mereka melengkapinya berdasarkan Sunnah atau praktik yang biasa dilakukan Nabi.

Pengkajian Syariah dikenal dengan nama fiqh, ‘yurisprudensi’ dan praktisinya dekenal sebagai fuqaha,’ hakim Selain kata tersebut digunakan kata ulama’ untuk menyatakan orang yang mengetahui’. Akan tetapi istilah ini lebih dimaknai sebagai “ilmuwan” atau “ahli hukum”. Beberapa saat sepeninggal Rasulullah SAW, orang-orang saleh yang biasa berkumpul dimasjid mengumpulkan orang-orang yang tertarik mendiskusikan interpretasi aturan Al Quran dan persoalan-persoalan sejenis. Perlahan-lahan kelompok-kelompok ini menjadi aliran yang lebih terorganisir dan dari sinilah fuqaha’dan ulama’dilahirkan. Pada akhirnya dikenal empat mazhab.

Kemudian empat Mazhab ini dengan status mufti, yakni orang-orang yang berkualifikasi untuk mengeluarkan “opini” resmi mengenai hukum (fatwa). Mereka memang diangkat, namun tidak memperoleh gaji sekalipun mereka dapat meminta bayaran atas fatwa yang dikeluarkannya itu. Dengan demikian, institusi keagamaan yang berada dibawah Syaikh Al-Islam itu mengawasi seluruh pendidikan tinggi, pelaksanaan hukum, dan yang dalam hal tertentu, harus memperjelas perumusan undang­undang. Namun demikian, opini seorang mufti, sekalipun memegang posisi resmi, bukanlah opini akhir, melainkan dapat ditentang oleh mufti lain asalkan dia memang mampu menandingi argumen-argumen mufti pertama. Jadi tidak benar bila dikatakan : “Pimpinan suku yang memutuskan apakah anda perlu hidup atau harus mati.”25

Para fuqaha’ generasi pertama dikenal sangat tegas pendiriannya dalam menyatakan bahwa administrasi negara Islam dan system yudisialnya wajib dilandasi prinsip-prinsip Islam, bukan didasari adat istiadat Arab, sebagaimana yang dituduhkan oleh Dr. Robert Morey.

Karakter syariah juga mempengaruhi penentuan fungsi hakim di pengadilan syariah. Karena tak ada teks yang otoritatif, dalam pembuatan keputusan, sang hakim memiliki tingkat fleksibilitas tertentu, dan dia dapat memasukkan modifikasi­modifikasi ringan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kondisi-kondisi setempat dengan menyeleksi teks-teks yang pas sebagai dasarnya. Pada masa Khalifah Abbasiyah (750-1258), selain mahkamah syariah terdapat pula yuridiksi lainnya. Karena terdapat kelemahan tertentu dalam pemfungsian pengadilan­pengadilan syariah, Khalifah Abbasiyah mengangkat seorang petugas yang disebut muhtasib yang diberi yuridiksi dalam urusan-urusan sehari-hari dan sebagai juru sensor bagi moral rakyat. Para perwira polisi tertentu juga diberi kekuasaan yuridiksial, dan di Baghdad untuk menangani kasus-kasus pidana dan perdata yang serius, didirikan sebuah mahkamah tinggi yang disebut mazalim.

Pelembagaan peradilan-peradilan seperti itu tidak bertentangan dengan syariah sebab urusan-urusan kriminal (keputusan) diserahkan pada kebijakan luas sang penguasa. Jadi jelas disini bahwa yang memutuskan apakah anda perlu hidup atau harus mati adalah bukan pimpinari suku sebagaimana yang ditulis Dr. Robert Morey. 26

Hukum Islam pada hakikarnya berbeda dari hukum Barat dalam hal sumber hukumnya, dan juga dalam hal area yang dapat diperkarakan: dalam Islam praktis tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak tersentuh hukum. Hukum Islam merupakan tatanan yang mengatur segala segi kehidupan, di mana, yang hanya terdapat dalam hukum Musa, bahkan aturan­aturan protokoler dan etiket ditetapkan dalam hukum. Akibatnya, mustahil untuk menarik perbedaan yang jelas antara ahli teologi dan ahli hukum Muslim. Kenyataan bahwa teologi dan yurisprudensi itu disamakan mengandung arti bahwa Islam sebagai suatu kepercayaan dan peradaban, agama dan budaya, tidak dapat dipahami tanpa memahami yurisprudensi Islam.

NOTES

25. Robert Morey, Ibid.

26. W Montgomery Watt, Fundamentalis dan Modernitas dalam Islam, terj. Kurnia Sastrapraja & Badri Khoiruman, CV Pustaka Setia, Bandung, 2003, hal 141

Artikel Terkait :

Silahkan Berkomentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: